 |
| Marty Natalegawa |
“Ini instruksi Presiden,” kata Marty, dalam jumpa pers, Senin malam (18/11).
Marty menyatakan isu penyadapan merusak prinsip resiprositas dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Sebab, penyadapan yang dilakukan Australia telah membuat rakyat dan pemerintah Indonesia tidak diuntungkan, bahkan cenderung membuat tidak nyaman.
"Penyadapan itu ilegal di hukum Indonesia, Australia, dan internasional," tegasnya.
Menurut Marty hingga kini pemerintah Australia belum memberikan penjelasan soal berita penyadapan yang dilakukan inetelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lain.
Marty mengatakan pemerintah akan mengintensifkan kajian ulang pertukaran informasi dengan Australia, khususnya tentang prinsip resiprositas atau saling menguntungkan antara Indonesia dan Australia. Alasannya, untuk isu sangat penting ini Australia belum clear.
Berita penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat di harian terbitan Australia Sydney Morning Herald edisi 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta dan negara-negara lain.
Fasilitas penyadapan itu didukung oleh sebuah stasiun pemantauan di Kepulauan Coccos. Stasiun pemantauan itu sendiri hingga kini tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia, meskipun sudah beroperasi selama lebih dari dua puluh tahun.
Sidney Morning Herald melaporkan, terakhir penyadapan dilakukan terhadap Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain Presiden Yudhoyono, petinggi Indonesia yang teleponnya disadap antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan beberapa menteri.
Penulis/Editor: B. Satriaji
