 |
| Gubernur DKI Joko Widodo |
Jokowi berkukuh tidak akan memenuhi tuntutan kenaikan lagi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,441 juta. Selain KJP dan KJS, menurut gubernur yang akrab disapa Jokowi itu, faktor UMP tidak akan diubah lagi lantaran keadaan ekonomi saat ini yang menurun dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Poin itu yang sering tidak dimasukkan dalam menghitung komponen biaya. Padahal, itu bisa mengurangi biaya banyak sekali," kata Jokowi, Senin (18/11/2013).
Jokowi mengingatkan, untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh tidak hanya dalam bentuk upah. Makanya, Pemprov DKI merancang program yang bisa dimanfaatkan langsung oleh warganya.
"Ini juga perlu saya sampikan dari DKI sudah memberikan pelayanan yang lain. Bahwa kesejahteraan tidak hanya dalam bentuk upah saja," ucapnya.
Menurut Jokowi perhitungan KHL dan UMP 2014 telah melalui proses yang panjang oleh Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.
"Saya kira hitung-hitungannya sudah rumit sekali. Tapi bukan kita loh ya yang memutuskan, tapi Dewan Pengupahan dan kita cek serta kalkulasi lagi," ujarnya.
Meskipun upah buruh di DKI sudah dinaikkan, buruh masih menolak penetapan UMP 2014 sebesar Rp 2,441 juta dan menuntut hingga Rp 3,7 juta. Sejak penetapan UMP DKI pada awal November lalu buruh masih terus melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta.
Penulis: B. Satriaji
